 | |
|---|---|
| PMII Komisariat Darul Ulum | pmii selalu dihati. |
PMII Undar,- Catatan Dari Kongres V Ciloto Bandung seperti pada umumnya sebuah perhelatan Kongres, selain menghasilkan beberapa pokok pikiran tentunya dalam kongres yang diadakan di kota kembang ini juga menghasilkan kepengurusan baru dalam tubuh PB PMII.
Seperti pembahasan sebelumnya bahwa daalam Kongres V PMII ini pula, istilah-istilah untuk mesing-masing tingkatan organisasi dirubah. Misalnya, istilah “Pucuk Pimpinan/Pimpinan pusat diganti dengan istilah “Pengurus Besar”, Pengurus Wilayah diganti dengan istilah “Pengurus Koordinator Cabang”.
Susunan Pengurus Besar PMII hasil kongres V di Ciloto Jawa Barat adalah sebagai berikut :
SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII
( PERIODE 1973 – 1977 )
Ketua Umum : Drs. Abduh Paddare
Ketua : M. Madjidi Syah
Ketua : Drs. TA. Munir
Ketua : Drs. Muhaimin AG
Sekretaris Jenderral : Ahmad Bagja
Sekbid Kader : A. Munir Sonhaji
Sekbid Penerangan : Abd. Kadir Paddare
Sekbid Luar negeri : Edy Suharmanto
SekbidOlah Raga/Kesenian : H. Mutaqin Darmawan
Sekbid Keputerian : Wus’ah Suralaga
Bendahara : Usman Tahir
Wakil Bendahara : Wahidudin Adam
Susunan Pengurus Besar PMII tersebut adalah hasil rapat formatur tanggal 10 – 15 Januari 1974 di Hotel Matruh Jakarta.
Tugas utama kepengurusan PB PMII periode ini, melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Hal ini mengingat PMII berada dalam situasi transisi, yakni keadaan yang sebelumnya merupakan organisasi dependen (bergantung) pada partai NU, menjadi organisasi Independen yang lagi terikat baik secara struktural organisatoris maupun tindakan.
Secara konsepsional PB PMII mengambil langkah-langkah konsolidasi, mengingat :
1) Kepengurusan PB PMII karena berbagai hal perlu dimantapkan.
2) Tahun 1874 – 1977 merupakan masa transisi bagi kehidupan PMII Dari keadaan dependen menjadi Independen (mandiri).
3) Bidang kesekretariatan dalam keadaan memenuhi syarat minimum bagi kelancaran organisasi.
4) Adanya cabang PMII yang hanya sekedar papan nama.
5) Tidak adanya konsepsi yang tentang pola pembinaan PMII.
6) Perlu adanya pembinaan yang kontinyu bagi PMII dilingkungan IAIN (perguruan tinggi agama) dan pengembangan diluar IAIN (perguruan tinggi umum).
7) Terhentinya kegiatan training-training di cabang-cabang.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh PB PMII pada periode ini dan tampaknya berhasil adalah :
1) Cabang dan Koorcab yang ada, secara defacto dan de jure, ada laporan kegiatan dan mendapat pengesahan dari PB PMII. Cabang yang termasuk kreteria ini adalah sebanyak 47 Cabang.
2) Cabang yang dianggap ada, tetapi tidak mau mengadakan penyesuaian terhadap AD/ART yang baru, tidak mendapat pengesahan PB PMII. Cabang yang termasuk klasifikasi ini sebanyak 15 Cabang. [1])
Konsolidasi yang dilakukan PB PMII tidak hanya menyangkut rasionalisasi cabang-cabang, tetapi juga pembinaan dibidang pedoman adminstrasi dan kesekretariatan. Hal untuk menanggulangi banyaknya surat-surat dari daerah yang belum memenuhi peraturan keadministrasian yang berlaku. Khususnya tata adminstrasi yang berlaku dilingkungan PMII. Pedoman ini dibuat berdasarkan peraturan PP PMII Nomor 1 tahun 1968 tertanggal 28 Maret 1968.
PB PMII juga melakukan konsolidasi terhadap cabang-cabang yang mengalami kevakuman, sambil mengadakan penyesuaian dan sosialisasi AD/ART yang baru. Pada periode ini PB PMII sempat menerbitkan Bulettin yang diberi nama “Generasi” dan mampu terbithingga nomor 25.
Kegiatan konsolidasi yang lain adalah memindahkan kedudukan Korp PMII Puteri pusat dari Surabaya ke Ibu Kota Jakarta (waktu itu yang menjabat sebagai ketua Kopri pusat adalah sahabati Choirunnisa Yafishsham) sesuai dengan hasil Musyawarah Besar I di Leles Garut Jawa Barat.
[1] Laporan Pertanggung Jawaban PB PMII 1973 – 1977 pada kongres VI di Wisma Tanah Air 8 – 12 Oktober 1977.
adm:[im]
0 komentar:
Posting Komentar